Presiden-DPR Dukung Dan TNI Sedang Menjajaki JF-17

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (kanan) bersama KSAU Marsekal Imam Sufaat, KSAL Laksamana Madya Soeparno, dan KSAD Jenderal George Toisutta mengikuti sidang kabinet paripurna diperluas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/10). Sidang membahas pengembangan TNI.

Jakarta, Kompas - Pemerintah dan Komisi I DPR secara terpisah mendukung modernisasi dan pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI. Bentuk dukungannya, pemerintah akan mengalokasikan anggaran lebih besar dan Komisi I DPR berjanji mendukung alokasi tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pencapaian kekuatan pokok minimal untuk TNI dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sudah ditargetkan dalam rencana strategis pemerintah dipercepat implementasinya. Sejalan dengan membaiknya perekonomian, pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran lebih besar bagi pengadaan alutsista.

Presiden menyampaikan hal itu ketika mengawali sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/10).

Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan, Indonesia tidak ingin masuk dalam perlombaan persenjataan militer karena Indonesia juga ingin tetap menegakkan terbangunnya kawasan regional yang damai, stabil, dan aman.

”Tetapi, tugas pertahanan dan keamanan negara kita tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Dalam modernisasi alutsista, Presiden menekankan komitmen mengutamakan produk industri strategis dalam negeri. ”Kecuali yang belum bisa kita bikin, misalnya pesawat tempur, kapal perang, atau kendaraan tempur Angkatan Darat yang sangat canggih, yang belum bisa kita produksi,” ujar Presiden.

Seusai sidang kabinet, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, saat ini dialokasikan dana Rp 100 triliun untuk pengadaan dan perawatan alutsista selama lima tahun. Ditinjau dari kebutuhan riil untuk pengadaan dan perawatan alutsista sesuai target kekuatan minimal, masih terdapat kesenjangan senilai Rp 50 triliun untuk lima tahun atau sekitar Rp 10 triliun per tahun.

Sidang kabinet, kata Purnomo, juga membahas kemungkinan dialokasikannya tambahan dana untuk menutup kesenjangan pembiayaan kekuatan minimal tersebut.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta, kemarin, mengatakan, kebutuhan anggaran modernisasi alat utama sistem persenjataan sebesar Rp 150 triliun perlu dipenuhi.

Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi meminta agar hasil optimalisasi penerimaan dan belanja negara salah satunya digunakan untuk peningkatan alutsista, di samping belanja sosial dan infrastruktur. Sementara anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Lily Chadijah Wahid, mengusulkan uang lauk-pauk prajurit mencapai Rp 100.000 per hari.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta mengatakan, BNI memberikan pinjaman Rp 600 miliar untuk pembiayaan persenjataan TNI dan Polri. Pinjaman ini merupakan pinjaman pertama yang diperoleh pemerintah dari sumber dalam negeri.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat seusai serah terima jabatan Panglima TNI di Cilangkap, Sabtu, mengatakan, pihaknya masih menjajaki kemungkinan membeli pesawat tempur dari China atau Pakistan. Pesawat tempur China yang ditawarkan adalah tipe JF-17.

Sumber: KOMPAS

Berita Terkait: