New York - Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro mengemukakan, Indonesia mengalami kesulitan dana talangan bagi pengiriman segera pasukan yang akan diterjunkan pada misi-misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Demikian disampaikan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro yang pada Rabu (12/5) dan Kamis melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi PBB di Markas Besar PBB, New York, untuk membahas peningkatan kontribusi Indonesia dalam operasi-operasi penjaga perdamaian seperti yang diharapkan PBB.
Menhan bertemu Wakil Sekjen PBB Urusan Operasi Penjaga Perdamaian Alain Le Roy, Wakil Sekjen PBB Urusan Pendukung Lapangan Susana Malcorra dan Wakil Sekjen PBB dan Koordinator Tanggap Darurat John Holmes.
Menurut Menhan, dengan adanya keterbatasan, Indonesia belum maksimal memenuhi permintaan yang mengalir dari organisasi beranggotakan 192 negara itu dalam meningkatkan kontribusi di misi perdamaian.
"Kita jelaskan kepada mereka bahwa kita siap membantu PBB dalam rangka misi perdamaian... Selalu dicanangkan oleh Bapak Presiden Yudhoyono bahwa kebijakan kita adalah `make a thousand friends and zero enemy`," kata Purnomo dalam wawancara dengan ANTARA.
Namun pada saat yang sama, Menhan mengakui, karena belum memiliki sistem dana talangan, Indonesia selama ini tidak secepat negara-negara lain, seperti Pakistan, India, Bangladesh dan Nepal dalam memanfaatkan peluang bagi penggalangan pasukan perdamaian PBB.
Padahal dari segi sumber daya manusia, Indonesia memiliki kapasitas yang tinggi untuk dapat mengirimkan pasukannya.
"Dari segi `manpower`, Indonesia tidak kekurangan. Kita punya 110 batalion infantri. Kita punya batalion zeni, tempur, kavaleri dan lain-lain," ujar Menhan.
Indonesia juga telah memiliki pusat pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan para prajurit dan polisi yang akan diterjunkan di misi-misi penjaga perdamaian PBB.
Saat ini, Indonesia menempatkan 1.686 prajurit dan polisi--termasuk sembilan personil perempuan--bergabung dengan misi pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai negara.
Sebagian besar pasukan Indonesia, yaitu lebih dari 1.000 personil, melekat dengan misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon (Unifil) dan sisanya bertugas di Republik Demokratik Kongo (Monuc), Darfur (Unamid), Sudan (Unmis), Nepal (Unmin) dan Liberia (Unmil).
Menurut catatan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian PBB (DPKO) pada akhir April 2010, dengan jumlah prajurit dan polisi sebanyak 1.686 orang, Indonesia saat ini menempati urutan ke-18 dalam daftar negara-negara penyumbang pasukan untuk misi perdamaian PBB.
Pakistan, Bangladesh, India, Nigeria, dan Mesir merupakan lima negara terbesar yang pasukannya ditugaskan di misi penjaga perdamaian PBB, masing-masing dengan jumlah personil mencapai 10.742, 10.212, 8.771, 5.941, dan 5.457 orang.
"Ini menyangkut `flexibility` anggaran tiap-tiap negara. Mungkin dalam hal ini, India, Pakistan, bisa lebih fleksibel dibanding kita," kata Menhan.
"Karena anggaran kita `kan setiap tahun di`set` sudah jelas, APBN kita sudah jelas untuk ini, untuk itu. Nah, sekarang kalau ada permintaan mendadak (dari PBB agar Indonesia mengirim pasukan), tidak bisa," ujarnya lagi ketika menjawab pertanyaan.
Namun demikian, ungkap Menhan, Indonesia akan segera mengupayakan pengadaan dana talangan guna dapat memberangkatkan personil maupun peralatan pertahanan jika sewaktu-waktu diperlukan PBB.
Pada prinsipnya, PBB dalam penggelaran operasi penjaga perdamaian akan mengganti biaya-biaya pengiriman pasukan yang dikeluarkan suatu negara, ketika pasukan negara yang bersangkutan telah tiba ditempat tugas.
PBB juga akan membayar biaya sewa peralatan-peralatan pertahanan yang dibawa suatu negara serta menyediakan dana untuk berbagai keperluan pribadi setiap prajurit dan polisi yang ditugaskan di operasi penjaga perdamaian, termasuk untuk makan, transportasi dan cuci pakaian.
Banyak Permintaan
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, pejabat tinggi pada kantor misi Indonesia untuk PBB di New York mengungkapkan, selama ini Indonesia menerima permintaan yang mengalir cukup deras dari PBB agar menyumbang lebih banyak pasukan untuk misi-misi perdamaian yang dijalankan badan dunia tersebut.
"Pasukan Indonesia memang sangat dihargai PBB, dianggap profesional dalam membantu misi dan tingkat penerimaannya di negara-negara tempat bertugas sangat tinggi. Karena itu, kita sering diminta menambah kontribusi," kata Kuasa Usaha Ad Interim Perwakilan Tetap RI untuk PBB-New York, Duta Besar Hasan Kleib.
Ia mencontohkan, baru-baru ini Indonesia diminta menambah personil untuk ditempatkan di misi yang sudah ada, seperti Unamid, Monuc dan Minustah (Haiti).
"Permintaan tidak pernah berhenti, termasuk untuk `stand by` jika sewaktu-waktu diperlukan. Dan hampir setiap ada operasi penjaga perdamaian yang baru, kita dikirimi surat berisi permintaan kontribusi pasukan dari Indonesia," katanya.
Tidak jarang permintaan juga datang langsung dari negara terkait, seperti Somalia, yang kini tengah berharap PBB akan menggelar operasi penjaga perdamaian di negeri itu.
Menteri luar negeri dan wakil tetap Somalia untuk PBB, ujar Hasan, telah menyatakan harapan mereka agar pasukan Indonesia dikirim ke Somalia, jika PBB memutuskan menggelar pasukan perdamaian.
"Mereka (pihak Somalia) mengatakan, tolong Indonesia kirim pasukan, kalau perlu Indonesia yang `take the lead`," kata Hasan.
Menurut catatan DPKO, terdapat 124.000 personil yang sedang bertugas di 16 operasi perdamaian PBB di lima kawasan, yaitu Afrika, Amerika, Asia-Pasifik, Eropa dan Timur Tengah.
Sumber: DEPHAN
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment