PENEKANAN ULANG PANGLIMA TNI DALAM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PUSPEN TNI (20/5),- Pada hakekatnya Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Karena itu semua lembaga publik dituntut untuk transparan, dan informasi harus dibuka sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai 30 April 2010 dan dalam rangka pemberian Keterangan Pers atau penyebarluasan informasi lisan/tulisan tentang TNI dan kinerja TNI untuk memenuhi permintaan pihak lain, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso memberikan penekanan ulang kepada para Kepala Staf Angkatan (Kas Angkatan), Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI dan Kepala Badan Pelaksana Pusat (Kabalakpus) TNI supaya tetap memedomani Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/I/2003 tanggal 24 Januari 2003 tentang Wewenang Pemberian Keterangan Pers di jajaran TNI serta memperhatikan pengecualian seperti tercantum pada pasal 17 sub pasal C UU RI No. 14 Tahun 2008 yang apabila dibuka akan dapat membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara. Penekanan ulang ini tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/296/2010 tanggal 6 Mei 2010.

Dalam penjelasan pasal 17 sub pasal C diuraikan bahwa yang dimaksud dengan informasi terkait Sishankamneg adalah : pertama, Infrastruktur pertahanan pada kerawanan Sistem Komunikasi Strategi Pertahanan (Siskomstrahan), Sistem Dukungan Strategi Pertahanan (Sisdukstrahan), Pusat Pemandu dan Pengendalian Operasi Militer (Opsmil); kedua, Gelar Operasi Militer pada Rencana Operasi Militer (Renopsmil), Komando Pengendalian Operasi Militer (Kodalopsmil), gelar taktis opsmil, tahapan dan waktu gelar taktis opsmil, titik-titik rawan gelar militer dan kemampuan, kerawanan, lokasi serta analisis kondisi fisik dan moral musuh; ketiga, sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer.

Sistem Persandian Negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan informasi rahasia negara yang meliputi data dan informasi tentang materiil sandi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan informasi materiil sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber informasi bersandi, serta hasil analisis dan personel sandi yang melaksanakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Intelijen Negara adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan professional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisanya secara akurat, cepat, obyektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional.

Sumber: TNI

Berita Terkait:

TNI

• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
• Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
• Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
• Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
• Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
• Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
• Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
• Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
• Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
• Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
• PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
• Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
• Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
• Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
• Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
• Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
• Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
• 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
• Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
• TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
• Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
• Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
• Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
• Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas

INDONESIA

• Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
• Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
• Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
• 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
• Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
• Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
• Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
• Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
• Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
• Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
• Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
• Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
• Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
• Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
• Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
• Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
• Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
• Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
• KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
• Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
• Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
• Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
• Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil