ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Saturday, July 24, 2010 | 10:23 AM | 0 Comments

    Menhan AS Harus Awasi Tentaranya agar tidak Langgar HAM

    illustrasi Pelanggaran HAM

    JAKARTA--MI: Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, mengingatkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates, agar lebih banyak perhatian untuk mengurusi tentaranya di Irak dan Afganistan sehingga tak melanggar hak asasi manusia.

    "Ketimbang datang di Indonesia lalu harus ikut terlalu jauh mengurus, malah mendikte Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka saya sarankan Robert Gates lebih baik mengurusi tentaranya di Irak dan Afganistan agar tak melanggar HAM," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu di Jakarta, Jumat (23/7).

    Ia mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Menhan AS itu tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh TNI yang dihubung-hubungkan dengan bantuan militer. "Isi pernyataan itu (pelanggaran HAM TNI dan bantuan militer) sudah sangat tidak relevan lagi dan cenderung mendikte, apalagi kalau ada wacana memecat perwira TNI," kata Tubagus Hasanuddin menandaskan.

    Ia mengungkapkan pendidikan HAM di lembaga-lembaga TNI sekarang sudah sangat baik, sementara pelaksanaannya semakin terkontrol. "Perlu diketahui pula, DPR RI sampai sejauh ini tak mendapat laporan atau informasi dan temuan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan prajurit TNI di lapangan," ujarnya.

    Karenanya dia menegaskan pihaknya menghormati pernyataan Menhan AS sebagai masukan. "Akan tetapi, selaku bangsa berdaulat kita tak perlu tergantung kepada siapa pun untuk bekerja sama," katanya menandaskan.

    "Ini sesuai dengan perintah konstitusi kita yang mengarahkan penegakan prinsip-prinsip politik bebas aktif di dalam pergaulan antarbangsa. Kita tidak bisa didikte, juga tak ingin mengganggu kedaulatan negara lain," katanya menegaskan.

    Sumber: MEDIA INDONESIA

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.