Australia Diminta Tekan RI

SYDNEY, JUMAT - Perdana Menteri Australia Julia Gillard didesak agar menekan Indonesia. Tujuannya adalah agar Indonesia segera menginvestigasi insiden penyiksaan oleh sejumlah aparat Tentara Nasional Indonesia terhadap dua warga Papua beberapa waktu lalu.

Menurut Direktur Human Rights Watch (HRW) Deputi Asia Elaine Pearson, desakan itu harus disampaikan Gillard ketika bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melawat ke Indonesia, awal November mendatang. Sebelumnya beredar rekaman video yang mempertontonkan aksi penyiksaan itu di situs Youtube.

”Gillard harus menekan Pemerintah Indonesia agar kasus penyiksaan bisa segera diinvestigasi secara kredibel, bukan disembunyikan ’ke bawah karpet’,” ujar Elaine.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto membenarkan rekaman itu sekaligus menyebut prajurit TNI yang terlibat sebagai ”tidak profesional”.

Namun, menanggapi hal itu, Djoko Suyanto kepada Kompas mengatakan, Australia tidak perlu repot-repot menekan Indonesia. Selain karena persoalan itu adalah urusan dalam negeri Indonesia, pemerintah, menyusul insiden di Papua, juga sudah bersikap tanggap dengan mengakui serta kemudian segera memerintahkan investigasi dan penuntasannya.

”Saya tidak yakin PM Australia akan melakukannya. Kami sudah merespons kasus tersebut tanpa ada tekanan dari siapa pun,” ujar Djoko.

Saat ditanya soal perkembangan penanganan kasus penyiksaan warga Papua, Djoko mengatakan, saat ini proses penyidikan sudah berjalan di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih dan Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Pendapat senada juga disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah dan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin.

Saat dihubungi, Faizasyah sedang berada di Hanoi. Dia mengingatkan, kunjungan tersebut harus dilandasi semangat konsolidasi kerja sama bilateral dan hubungan baik yang telah terbangun. Juga harus diingat, penanganan kasus Papua sepenuhnya adalah kewenangan dan urusan dalam negeri Indonesia.

”Komitmen Indonesia dalam penanganan dan penuntasan kasus itu tidak perlu diragukan. Langkah investigasi tidak kita lakukan atas dasar tekanan dari pihak lain. Perintah Presiden Yudhoyono soal itu muncul akibat geram terhadap praktik seperti itu,” ujar Faizasyah.

Konsumsi politik separatis

TB Hasanuddin mengingatkan, persoalan itu bakal menjadi konsumsi politik kelompok-kelompok separatis, yang memang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Untuk mencegah itu, dia minta pemerintah segera mengumumkan hasil investigasi dan juga langkah hukum yang diambil sebelum kunjungan PM Australia itu.

”Kita memang tidak bisa melarang orang luar bertanya. Namun, harus diingat, jangan kita biarkan kebiasaan jelek dengan mendiamkan masalah hingga dilupakan. Masalahnya orang luar tidak pernah lupa akan keburukan kita. Kasus ini harus dituntaskan supaya tidak terulang,” ujar Hasanuddin.

Secara terpisah, pengamat militer Universitas Indonesia, Andi Widjojanto, di China mengingatkan pentingnya sistem hukum pidana militer nasional untuk mengadopsi prinsip-prinsip humanitarian internasional, seperti Konvensi Geneva, Konvensi Antipenyiksaan, Statuta Roma, serta Protokol I dan II.

Sumber: KOMPAS

Berita Terkait:

TNI

• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
• Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
• Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
• Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
• Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
• Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
• Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
• Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
• Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
• Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
• PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
• Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
• Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
• Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
• Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
• Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
• Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
• 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
• Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
• TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
• Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
• Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
• Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
• Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas

AUSTRALIA

• Australia Siap Kirim Pesawat Hercules Ke Indonesia
• Indonesia Sepakat Membeli 5 Pesawat Hercules Eks. Australia
• 20 Industri Pertahanan Australia Ramaikan Indonesia Defence Expo 2012
• Indonesia - Australia Buat Pengaturan Kerjasama Pertahanan
• Menhan : Hibah Pesawat Hercules Dari Australia Menguntungkan Indonesia
• Berita Foto : 'Pitch Black' sees enemy battle played out over Darwin
• Indonesia Mengirim 4 Sukhoi Ke Australia Dalam Rangka Exercise Pitch Black 2012
• Komisi I : Kami Sudah Setujui Hibah Hercules Sejak 2011
• Kemhan Kirim Tim Inspeksi Hercules Ke Australia
• Kemhan : Komisi I Tidak Konsisten Padahal Hibah Hercules Disetujui Tahun 2011
• Komisi I : Biaya Upgrade Hercules Terlalu Besar
• TNI AU Akan Retrofit Empat Hercules Hibah Dari Australia
• Indonesia Terima Hibah 5 Hecules Dari Australia
• 200 Marinir AS Gelombang Pertama Telah Tiba di Australia
• Kemhan Bantah Kirim Nota Protes Kepada Australia
• TB Hasanuddin : Tak Perlu Khawatir Dengan Isu Penempatan UAV AS Di Pulau Cocos
• Jubir Kemhan : Drone AS Bukan Ancaman Bagi Indonesia
• Komisi I : TNI Dan BIN Harus Waspadai Basis Drone AS Di Australia
• Wamenlu AS : Rudal Balistik Korut Diarahkan Ke Australia, Indonesia Dan Filipina
• KSAU : TNI AU Kirim Empat Sukhoi Ke Australia
• Komandan KRI Nanggala : Kapal Selam Kita Sekarang Kemampuannya Setara Dengan Australia
• Pemerintah Batalkan Anggaran Retrofit Pesawat Hercules Dari Australia
• Panglima TNI : Hibah 4 Hercules Australia Tunggu Restu DPR
• Menhan : Indonesia Akan Merenovasi 4 Hercules Hibah dari Australia
• Australia Positif Hibahkan Empat Hercules C -130 H Kepada Indonesia

INDONESIA

• Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
• Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
• Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
• 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
• Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
• Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
• Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
• Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
• Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
• Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
• Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
• Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
• Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
• Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
• Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
• Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
• Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
• Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
• KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
• Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
• Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
• Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
• Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil