JAKARTA (SI) – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan operasional TNI mulai 2011 akan menggunakan sistem kuantum atau volume.
Dengan perubahan ini diharapkan masalah utang BBM TNI kepada Pertamina yang selama ini selalu mengemuka dapat teratasi. Menteri Pertahanan (Menhan) Punomo Yusgiantoro menyampaikan sistem tersebut telah disepakati dalam pembahasan dengan Panitia Kerja BBM. ”Tahun 2011 akan menggunakan sistem kuantum. Itu sudah ditetapkan dalam pembahasan dengan Panja BBM,” ujar Purnomo kepada wartawan di Kantor Kemhan,Jumat (21/5).
Menurut Purnomo, BBM yang akan dialokasikan kepada TNI dimasukkan dalam perhitungan subsidi BBM yang diberikan Pertamina kepada pemerintah.Jumlah kebutuhan TNI, kata Purnomo, ratarata mencapai 800 juta liter per tahun untuk operasional seperti patroli dan kebutuhan rutin.”Total subsidi yang diberikan Pertamina kepada pemerintah 36 juta kiloliter.
Nantinya 0,8 juta kiloliter kebutuhan TNI ditambahkan dalam subsidi tersebut,”katanya. Purnomo juga menyatakan utang TNI kepada Pertamina sudah sepenuhnya dilunasi. Seperti diketahui, selama ini TNI masih memiliki utang BBM ke Pertamina sebesar Rp 5 triliun sejak 2002.”Yang krusial adalah kita tidak ada lagi pada utang BBM. Itu bisa difinalisasikan oleh Kementerian Keuangan,”ujarnya.
Pelunasan BBM tersebut kata Purnomo sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. ”Sudah disusun dalam APBN-P total Rp 5 triliun,”katanya. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu menjelaskan pelunasan tersebut tidak dengan jalan menjadikan utang tadi sebagai penyertaan modal pemerintah (PMP) seperti yang pernah diusulkannya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR November tahun lalu.
Namun utang tersebut dimasukkan dalam perhitungan utang piutang antara Pertamina dengan pemerintah. ” Utang ini di-off setdari pembayaran yang harus diberikan pemerintah kepada Pertamina,”paparnya. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Aslizar Tanjung mengaku menyambut baik apabila penghapusan utang tersebut terealisasi.Apalagi yang dilakukan TNI pun sebenarnya demi kepentingan negara.
Seperti pernah diberitakan beberapa waktu lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso meminta perhatian pemerintah agar sungguh-sungguh menuntaskan urusan BBM. Apalagi selama ini cukup banyak kegiatan departemen dan lembaga negara lain yang mengandalkan TNI, terutama untuk kebutuhan kapal dan pesawat yang tentu membutuhkan BBM. Dia mencontohkan permintaan pengangkutan logistik ke wilayah Wamena yang sedang mengalami kekurangan logistik dan operasional ketika terjadi bencana alam.
Sumber: SEPUTAR INDONESIA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment