JAKARTA – Nota kesepahaman (MoU) antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut tentang pengamanan dan pengawasan fasilitas industri hulu migas di lepas pantai diperpanjang. Perpanjangan MoU ditandatangani Kepala BPMIGAS, R Priyono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Agus Suhartono di KRI Makassar-590 saat berlayar di Selat Malaka.
“Pengamanan dan pengawasan fasilitas migas di lepas pantai, khususnya yang berada di daerah perbatasan dengan negara tetangga akan ditingkatkan,” kata Priyono, dalam keterangan tertulis yang diterima okezone, di Jakarta, Minggu (23/5/2010).
Alasannya, kendala dan gangguan selalu muncul di lapangan. Dicontohkan, adanya pemotongan platform di daerah operasi Pertamina Hulu Energi ONWJ di perairan Cirebon, yang dapat diatasi aparat keamanan TNI Angkatan Laut, beberapa waktu lalu.
Selain itu, peningkatan keamanan diperlukan mengingat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di lepas pantai akan terus bertambah di masa yang akan datang. “Cadangan migas di darat makin menipis, wilayah kerja akan lebih banyak di lepas pantai, khususnya laut dalam,” ujarnya.
Saat ini, terdapat 24 KKKS offshore yang sudah produksi, tersebar mulai dari perairan Aceh sampai dengan Papua. Tingkat kerawanan akan semakin meningkat untuk KKKS yang wilayah kerjanya berada di perbatasan laut dengan negara lain, seperti Ambalat, Natuna, dan perairan Timor. “Potensi sengketa perbatasan cukup tinggi. Apalagi, industri migas memiliki nilai strategis,” kata Priyono.
Dia menjelaskan, gangguan keamanan seperti pencurian peralatan operasi maupun pelanggaran batas pengambilan ikan oleh nelayan asing maupun tradisional, dapat menghambat kegiatan operasi. ”Terganggunya operasional yang mengakibatkan turunnya produksi akan menimbulkan kerugian yang cukup besar,” katanya.
Agus Suhartono mengatakan, pihaknya akan mendukung BPMIGAS untuk menghindari terjadinya teror ataupun sabotase terhadap fasilitas migas di lepas pantai. TNI Angkatan Laut akan membantu mengawal serta mengamankan sarana dan prasarana kegiatan hulu migas.
“Kami juga akan membantu pemetaan fasilitas industri hulu migas, mengamankan kegiatan survei, serta menetralisasi ranjau pada wilayah kerja migas di laut lepas,” katanya.
Selain itu, tambah KSAL, TNI Angkatan Laut akan memberikan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengamanan, serta saling tukar informasi melalui penempatan personel (liason officer).
MoU ini akan berlaku selama lima tahun hingga 2015, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan. MoU pertama ditandatangani pada Mei 2005 lalu.
Sumber: OKEZONE
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
TNI
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
- Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
- Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
- Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
- Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
- Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
- Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
- Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
- Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
- Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
- PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
- Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
- Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
- Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
- Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
- Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
- Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
- 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
- Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
- TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
- Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
- Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
- Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
- Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas
0 komentar:
Post a Comment