Pembangunan Perbatasan Perlu Dipercepat

PONTIANAK (SINDO) – Pembangunan wilayah perbatasan harus segera diakselerasi untuk menyeimbangkan dengan kondisi di negara tetangga. Tanpa itu, kesenjangan antarwilayah perbatasan kedua negara dikhawatirkan akan semakin melebar “Akselerasi pembangunan di perbatasan harus segera dimaksimalkan.

Jika tidak dilakukan, kita akan tertinggal dalam tingkat ekonomi dan tentu akan berpengaruh pada psikologis masyarakat kita yang tinggal di perbatasan dua negara seperti perbatasan Kalimantan,” ujarPanglimaKodamXII/Tanjungpura Mayjen TNI Geerhan Lantara di Markas Kodam XII/Tanjungpura, Pontianak,kemarin Wilayah perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat memiliki panjang sekitar 966 kilometer yang meliputi 5 kabupaten, 15 kecamatan, dan 98 desa.

Jumlah penduduk yang tinggal di sekitar perbatasan sekitar 176.000 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata delapan orang per km persegi. Geerhan melanjutkan, meski diprediksi tidak akan ada ancaman secara militer atau invasi di perbatasan darat dengan Malaysia, ancaman-ancaman nirmiliter akibat ada kesenjangan secara ekonomi tersebut juga patut mendapat perhatian yang sangat besar.

“Pembangunan kekuatan pertahanan juga harus memperhatikan akselerasi pembangunan secara masif,” ungkap mantan Panglima Divisi 2 Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) ini. Namun, ujar Geerhan, pembangunan tersebut jangan sampai dilakukan secara parsial karena tingginya kompleksitas masalah. “Sinergi diperlukan jangan sektoral,” katanya.

Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar Fathan A Rasyidmengungkapkan, kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan sangat tinggi.Pendapatan per kapita di Entikong mencapai USD 700, sedangkan di Serawak, Malaysia berkisar USD 4000. Karena itu, lanjut dia, pemda berencana membangun perkebunan di kawasan perbatasan untuk menggenjot pendapatan penduduk setempat.

“Kita akan membuka perkebunan di mana setiap kepala keluarga memperoleh lima hektare untuk dikelola,”katanya. Pembangunan jalan yang paralel dengan perbatasan sampai ke Kalimantan Timur juga akan digagas. Dia bahkan mengharapkan keberadaan Badan Nasional Pe-ngelolaan Perbatasan yang juga akan dibentuk di daerah akan bisa menyinergiskan program-program serta anggaran yang selama ini sektoral.

Sementara itu,Komandan Pelaksana Operasi Perbatasan Kolonel Inf Toto Renanto mengatakan, persoalan yang mengemuka di perbatasan saat ini yakni patokpatok yang hilang, rusak,maupun bergeser dari titik koordinat yang seharusnya.“Dari 5784 patok batas di wilayah Kalimantan Barat puluhan yang hilang dan banyak juga yang rusak,”katanya.

Sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan,pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian telah menetapkan sejumlah program untuk perbatasan. Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan agar antara daerah satu dan lainnya di perbatasan bisa terhubung. Mendagri juga telah mengundang provinsi terkait untuk menginventarisasi masalah dan prioritas program yang dilakukan di antaranya Provinsi Kepulauan Riah dan Kalimantan Barat.

Sumber: SINDO

Berita Terkait: