
JAKARTA (SINDO) – Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sedang mengkaji kemungkinan untuk meletakkan industri strategis di bidang pertahanan berada dalam kendali Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Dengan harapan, industri pertahanan bisa secepatnya memenuhi kekuatan pokok minimal dan bisa bersinergi dengan pengguna. Juru Bicara Komite Kebijakan Industri Pertahanan Silmy Karim mengatakan, pemikiran menempatkan industri pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan mengacu ke beberapa negara, terutama di kawasan Asia yang industri pertahanannya sedang menanjak.
”Belajar dari India dan Pakistan serta begitu juga dengan Turki pengendali industri pertahanan adalah Kementerian Pertahanan. Karena itu,pemikiran ini sedang dibicarakan di komite.Komite sedang mencari dan mendalami kemungkinan-kemungkinan itu,”kata Silmy Karim di Jakarta kemarin Ada beberapa faktor pertimbangan, lanjutnya, untuk menempatkan industri pertahanan berada dalam kendali Kemhan di antaranya sebagian besar pesanan untuk industri tersebut berasal dari Kemhan dan TNI.
”Dengan demikian, akan mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan,” ujarnya.Selain tentunya untuk mempermudah pengawasan atas hasil-hasil produksi. Kondisi berbeda, lanjutnya, terjadi di Amerika Serikat dan Inggris yang pertahanannya sudah mapan. Di kedua negara tersebut peran swasta bahkan lebih besar. ”Kalau industri tersebut sudah maju,barulah industri pertahanan bisa berdiri sendiri,”ujarnya.
KKIP,katanya,juga mendorong agar pembahasan Undang-Undang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan sebagai acuan bagi KKIP dapat segera terealisasi. Di Indonesia, industri pertahanan saat ini berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama BUMN Industri Pertahanan. Industri pertahanan ini juga di bawah pengendali beberapa kementerian seperti Kemhan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.
Pada saat BJ Habibie masih menjadi menteri riset dan teknologi, industri pertahanan pernah di bawah badan tersendiri. Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan dan Sekretaris KKIP Sjafrie Sjamsoeddin berharap pengendali industri pertahanan tidak terlalu banyak seperti sekarang.”Saya menyarankan industri pertahanan pengendalinya jangan terlalu banyak ada Menkeu, Meneg BUMN.
Karena itu, KKIP akan membahas pengendalinya siapa,”ujarnya. Pengamat pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, yang mendesak saat ini khusus untuk revitalisasi industri pertahanan yakni pemerintah harus memiliki desain utama yang memuat rencana program dan pendanaan yang jelas. Tidak semata membahas siapa pengendali atas industri tersebut.
”Ini industri yang tidak bisa dilihat lima atau enam tahun hasilnya. Ia harus ada perencanaan jangka panjang, jangka menengah,dan jangka pendek yang jelas dan terukur.Termasuk merancang bagaimana mekanisme defense offset-nya. Siapa pun pengendali terserah dipegang oleh siapa, yang penting grand design-nya jelas,”katanya.
Sumber: SINDO
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
Industri Pertahanan
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- PT Pindad Kewalahan Produksi Senapan Sniper Untuk Dalam Negeri
- PT DI Siap Penuhi Pesanan Pesawat Untuk Malaysia, Filipina Dan Thailand
- Wamenhan : KKIP Berhasil Yakinkan Komisi I Tentang Program KFX/IFX
- Kemhan : Butuh 1.5 Triliun Untuk Membangun Galangan Kapal Selam
- Kemhan Optimis Lanjutkan Proyek Kapal Selam dengan Korsel
- PT Pindad Targetkan Penjualan Senilai 2 Triliun
- Meristek Yakin Indonesia Kurangi Ketergantungan Alutsista Dari Luar Negeri
- Temui Presiden, Menlu Korsel Janjikan Peningkatan Kerjasama Pertahanan
- BPPT Dan TNI AL Kembangan Kapal Selam 15 Dan 22 Meter
- Siapapun Presiden Nanti, Harus Komitmen Dengan Proyek KFX
- PT PAL Lakukan Launching Keel Laying Kapal KCR 60 M & Tug Boat
- 2014, PT PAL Akan Mulai Produksi Kapal Selam
- Alutsista Buatan PT Pindad Dipamerkan Di Lebanon
- Menhan : Industri Pertahanan Indonesia Incar Pasar ASEAN
- Wamenhan : Hasil Investigasi Terbakarnya KRI Klewang Ditunggu
- 2013, PT DI Rampungkan 18 Unit Pesawat Serta Helikopter
- November, LAPAN Akan Luncurkan Roket Pembawa Satelit Di Morotai
- Indonesia Gandeng Turki Untuk Kembangkan Tank Ringan Dan Medium
- Habibie Siap Bangun Industri Pesawat Di Batam
- PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
- PT Pindad Segera Luncurkan Light Tank Indonesia
- Peran Besar Habibie & JK Bangkitkan Pabrik Senjata Indonesia
ALUTSISTA
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
- Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
- Meristek Yakin Indonesia Kurangi Ketergantungan Alutsista Dari Luar Negeri
- TNI AU Akan Melakukan Pengadaan Peluru Kendali Jarak Menegah
- Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
- Komisi I : Pemotongan Anggaran Kemhan Bisa Ganggu Target MEF 2014
- Alutsista Buatan PT Pindad Dipamerkan Di Lebanon
- Untuk Perisai Udara, Indonesia Akan Dilengkapi Oerlikon Skyshield
- Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
- Komisi I : Kerja Sama Alutsista dengan Inggris Harus Dibatalkan
- Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
- Kasad Terima Presdir Avibras, Bahas Astros II
- Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
- Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
- Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
- Komisi I Berencana Kunker ke Ukraina Untuk Jajaki Kerja Sama Persenjataan
- Bank BRI Siapkan Rp 1 Triliun untuk Biayai Alutsista Indonesia
- PBB Desak Konsensus Perjanjian Perdagangan Senjata
- Presiden : Indonesia Tak Pernah Gunakan Alutsista untuk Bunuh Rakyatnya
- Industri Pertahanan Nasional Sudah Menguasai Teknologi Level Menegah
- Menhan : Presiden Jajaki Kerja Sama Alutsista Dengan Jerman Dan Hungaria
- Pengamat : Industri Pertahanan Butuh Kepastian Dari Pemerintah
- Ketua DPR : Beban Hutang Luar Negeri Picu 'Seretnya' Pengadaan Alutsista
0 komentar:
Post a Comment