Intelijen Indonesia Masih Cari Bentuk

Jakarta, Kompas - Intelijen Indonesia dinilai masih belum selesai dalam mencari bentuk jati dirinya. Proses transisi yang tidak kunjung selesai ini membuat intelijen Indonesia didera friksi internal.

”Kita hadapi intelijen yang friksional, yang tengah mengalami transisi. Kegagapan intelijen sangat tampak dalam kasus Munir. Kalau intelijen solid, kasus Munir tidak akan terkuak,” ujar pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, Sabtu (16/10), dalam diskusi tentang peranan intelijen dalam penegakan kedaulatan politik bangsa di Doekoen Coffee, Jakarta.

Pembicara lain dalam diskusi itu adalah mantan narapidana teroris Umar Abduh, pengamat intelijen Wawan Purwanto, dan Sekretaris Jenderal Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cokro Wibowo.

Andi menyatakan, pada awal Indonesia berdiri, terjadi militerisasi dalam intelijen. Pejabat intelijen waktu itu banyak berasal dari anggota militer. Situasi berubah pada Orde Lama, tahun 1960-an. ”Politisasi intelijen terjadi pada Orde Lama. Presiden menempatkan politisi, yakni Soebandrio, sebagai Kepala Biro Pusat Intelijen,” ujarnya.

Pada Orde Baru, intelijen kembali dipimpin orang militer. Menurut Andi, intelijen mencapai era keemasannya pada 1971-1989. Ia menyebut, salah bukti kejayaan intelijen Indonesia waktu itu adalah pembentukan ASEAN. Tokoh intelijen yang mencuat pada masa itu adalah Kemal Idris, Ali Moertopo, dan Benny Moerdani. ”Saya berani menyebut ASEAN adalah hasil dari operasi intelijen,” ujarnya.

Setelah era Benny Moerdani, kata Andi, tidak ada lagi orang yang sanggup membangun intelijen yang kokoh. ”Bagi demokrasi, itu kabar baik. Bagi intelijen, itu kabar buruk. Sejak tahun 1998, intelijen pun mencari bentuk,” ujarnya.

Proses transisi

Intelijen yang berada dalam proses transisi, lanjut Andi, sulit diharapkan untuk memiliki kekuatan memadai. ”Kita pesimistis intelijen bisa menjaga kedaulatan. Segera selesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen sehingga kita punya rujukan bersama dalam melakukan reformasi intelijen,” ujarnya.

RUU Intelijen kini masih dalam pembahasan di DPR. Pokok pembahasan terutama berkisar bagaimana pengawasan intelijen dilakukan secara efektif, tanpa membuka kemungkinan bocornya rahasia negara. Pengawasan yang ketat diperlukan agar intelijen tidak lagi menjadi alat kekuasaan semata.

Cokro menilai, intelijen Indonesia saat ini masih berkutat pada urusan politik, yang intinya bagaimana mengamankan kekuasaan. Padahal, tantangan yang harus diatasi intelijen jauh lebih luas, antara lain persoalan perimbangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik yang berubah.

Umar menambahkan, yang dominan dalam intelijen Indonesia adalah kubu yang hanya melayani kekuasaan. Padahal, saat ini bangsa Indonesia memerlukan intelijen yang kuat, yang bisa mengawal Indonesia.

Sumber: KOMPAS

Berita Terkait: