ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Tuesday, November 16, 2010 | 8:55 AM | 0 Comments

    Tunjangan Perbatasan Masih Belum Turun

    Pasukan TNI Di perbatasan

    Jakarta, Kompas - Pemberian tunjangan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di wilayah perbatasan masih menunggu peraturan Menteri Keuangan.

    Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang ditemui di Jakarta, Senin (15/11) mengatakan, tunjangan bagi prajurit yang bertugas di perbatasan masih belum turun. ”Informasi terakhir masih menunggu permenkeu (peraturan Menteri Keuangan). Prajurit di perbatasan tetap bertugas seperti biasa,” kata Agus.

    Sebelumnya, saat serah terima jabatan Panglima TNI, Agus Suhartono mengatakan sudah tidak ada masalah dengan tunjangan perbatasan. Hingga kini belum ada kejelasan kapan permenkeu keluar agar dana tersebut dapat diterima prajurit TNI.

    Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang dihubungi secara terpisah menegaskan, dia sudah menandatangani peraturan Menteri Pertahanan tentang tunjangan perbatasan yang berlaku sejak 1 Januari 2010.

    ”Nanti tunjangan tersebut akan dirapel dan diterima prajurit sebagaimana mestinya,” kata Purnomo.

    Jumlah prajurit TNI yang bertugas di perbatasan mencapai 9.000 orang. Jumlah tunjangan diberikan berdasarkan kategori penugasan di pulau terpencil tidak berpenghuni, pulau terpencil berpenghuni, perbatasan darat, dan patroli perbatasan.

    Saat Kompas berkunjung ke perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, awal Oktober 2010, para prajurit TNI dari Batalyon 641 Beruang yang bertugas di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, mengaku belum menerima tunjangan perbatasan yang dijanjikan pemerintah. Padahal, biaya hidup di perbatasan lebih mahal daripada di Pulau Jawa, terlebih di perbatasan Papua.

    Fasilitas penunjang

    Demi membantu tugas prajurit TNI di perbatasan, Kementerian Pertahanan menyediakan sejumlah fasilitas. Purnomo mengatakan, sarana sumur bor hingga desalinasi air laut menjadi air tawar dibangun di pulau-pulau terdepan Republik Indonesia.

    ”Keberadaan militer sudah ada untuk menjadi bukti kepemilikan de facto Republik Indonesia atas pulau-pulau tersebut. Selanjutnya diharapkan ada kegiatan ekonomi di pulau-pulau tersebut,” ujar Purnomo.

    Pihaknya juga menyediakan sarana listrik bagi pulau-pulau terluar. Di perbatasan darat di Entikong, Kalimantan Barat, dan Skauw, Papua, Kementerian Pertahanan menyediakan perahu karet untuk mengarungi sungai.

    Pendekatan pengamanan perbatasan saat ini menggunakan pendekatan keamanan dan kesejahteraan, terutama mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat.

    Sumber : KOMPAS

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.