TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat medesak pemerintah untuk memprioritaskan membangun kekuatan maritim didukung oleh infrastruktur dan alat utama sistem senjata (alutsista) yang memadai.Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR dengan pemerintah di Senayan, Rabu (1/9) dini hari.
Pembangunan kekuatan maritim tersebut bertujuan untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan RI di wilayah laut, serta untuk menegakkan hukum dan menjaga sumber kekayaan laut untuk kepentingan nasional.
Terkait dengan upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut, Komisi I juga mendesak pemerintah untuk merevitalisasi fungsi dan tugas Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) serta mengkaji ulang berbagai undang-undang sektoral terkait dengan pengamanan maritim.
Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi I meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penyesuaiaan berkenaan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011.
Adapun dalam rangka mendukung upaya pengamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan, khususnya batas wilayah laut, Komisi I mendesak pemerintah segera menyelesaikan berbagai perundingan segmen-segmen wilayah laut yang masih belum terselesaikan.
Poin keempat raker menyorot penanganan terhadap dinamika permasalahan bilateral terkait dengan wilayah perbatasan serta formulasi kebijakan dan politik luar negeri. Mengenai hal itu, Komisi I mengingatkan kembali pemerintah agar menyelesaikannya dengan prinsip kesetaraan dan saling menghargai.
Dalam raker, mewakili pemerintah hadir Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto, dan Irwasum Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna.
Sumber: TEMPO
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment