LPD Buatan PT.PALJAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan menyinergikan pengelolaan dan peningkatan keamanan di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Masing-masing instansi pemerintah akan berperan sesuai fungsi dan tugas seperti diatur Perpres Nomor 12/2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
"Paradigma pengelolaan perbatasan adalah penanganan perbatasan seimbang antara menjaga keamanan dan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan pegawai negeri sipil yang bertugas di kawasan perbatasan," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan usai acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan pimpinan redaksi media massa di Jakarta, Selasa (31/8).
Purnomo mengatakan, Perpres Nomor 12/2010 telah keluar dan menunjuk Mendagri sebagai Ketua BNPP. Teknis pengelolaan perbatasan adalah tiap kementerian melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing, namun tetap berkoordinasi dengan BNPP dan pemerintah daerah. Sebab, gubernur termasuk tim pengarah pembangunan perbatasan.
Purnomo mencontohkan, pengelolaan perbatasan NKRI dikonsentrasikan di kawasan Kalbar dan Kaltim. Dalam kaitan ini, pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan BNPP berkoordinasi dengan kepala daerah setempat.
Meski begitu, menurut Purnomo, pelaksanaan pembangunan perbatasan tetap menggunakan anggaran masing-masing kementerian yang telah dialokasikan dalam APBN. "Pembangunan infrastruktur, misalnya, tetap menggunakan bujet Kementerian Pekerjaan Umum," ucapnya.
Di samping membangun kawasan perbatasan dan peningkatan kesejahteraan prajurit, Purnomo mengatakan, Indonesia kontinyu mengelola dan membangkitkan industri pertahanan dalam negeri.
"Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menciptakan Indonesia Incorporated dengan memberdayakan industri dalam negeri guna mewujudkan minimum essential force (kekuatan minimum pokok)," ujarnya.
Badan usaha milik negara strategis yang dirangkul untuk pembangunan industri pertahanan adalah PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT LEN. Seperti Panser Anoa buatan PT Pindad diminati beberapa negara di kawasan Asia, termasuk Brunei Darussalam dan Malaysia. Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan Korsel dalam memproduksi pesawat cepat berteknologi tinggi.
Sementara itu, untuk pengamanan maritim, Purnomo mengatakan, Indonesia akan meluncurkan kapal perang ukuran besar yang mampu merusak kapal rudal (light fregat). "Kapal yang mampu melaksanakan multiperang ini akan memberikan efek gentar bagi militer di dunia, khususnya juga bagi militer di Asia," ujarnya.
Purnomo mengatakan, PKR akan menjadi kapal perang tempur terbesar dan pertama dibuat di Indonesia. Kapal yang memiliki panjang 105 meter dan berat 2.400 tons ini akan dibuat oleh PT PAL dengan menelan biaya 170 juta euro.
Menurut Purnomo, pengerjaan PKR di dalam negeri merupakan wujud pembangunan industri pertahanan Indonesia pro kesejahteraan rakyat.
"Pengerjaan ini membutuhkan waktu empat tahun dengan perkiraan selesai 2014. Setidaknya, untuk pengerjaan satu PKR membutuhkan 1.500 tenaga kerja," ujarnya.
Sumber: SUARA KARYA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment