Presiden Dinilai Lalai Ajukan Calon

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap lalai karena belum juga memasukkan nama calon Panglima Tentara Nasional Indonesia hingga Jumat (3/9). Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, presiden harus mendapatkan persetujuan DPR yang disampaikan paling lambat 20 hari setelah permohonan persetujuan nama calon Panglima TNI disampaikan presiden.

”Presiden lalai. Jangan sampai ada kekosongan posisi Panglima TNI,” kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Effendy Choirie. Sesuai UU No 34/2004, jabatan Panglima TNI hanya bisa dijabat perwira tinggi aktif. Panglima TNI saat ini, Jenderal Djoko Santoso, akan memasuki usia pensiun pada 8 September 2010.

”Tidak ada aturan, bagaimana kalau panglima sudah pensiun, apa presiden yang langsung menjabat atau bagaimana,” katanya.

Masalahnya, kata Effendi, proses di DPR juga tidak serta-merta selesai. Sesuai UU TNI, DPR harus menyetujui atau tidak menyetujui satu nama yang diajukan presiden sebagai calon. Untuk itu DPR harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terlebih dahulu. Setelah itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR. ”Jadi, makan waktu. Padahal, ini segera libur Lebaran,” ujarnya mengingatkan.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), TB Hasanuddin, membenarkan, batas masa pengajuan calon Panglima TNI sudah dekat. Namun, karena alasan administrasi, pensiun panglima adalah pada hari terakhir pada bulan ia memasuki usia pensiun. Untuk Djoko Santoso berarti pada 30 September 2010. Dengan cuti Lebaran DPR pada 9-13 September, masih sempat jika Presiden mengirimkan nama calon seusai Lebaran.

”Kira-kira tanggal 20-21 September sudah bisa uji kelayakan dan kepatutan. Tanggal 23 September kembali pada Presiden. Tanggal 28 September bisa serah terima jabatan,” katanya.

Sudah terlambat

Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, mengatakan, jika dihitung secara normal, yaitu 20 hari kerja mundur terhitung dari 30 September 2010, tanggal 3 September 2010 adalah batas terakhir pengajuan calon Panglima TNI. ”Itu belum termasuk hari libur Lebaran,” ujarnya.

Menurut Andi, ada dua skenario yang bisa terjadi. Pertama, DPR harus memutuskan cepat dari calon yang sudah diajukan Presiden. Namun, kondisi ini bisa bermasalah jika calon yang diajukan Presiden ditolak DPR. Kedua, reinterpretasi dari Sekretariat Negara tentang definisi batas 20 hari itu. Saat ini ada empat calon yang sesuai dengan syarat UU TNI.

Sumber: KOMPAS

Berita Terkait:

INDONESIA

• Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
• Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
• Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
• 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
• Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
• Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
• Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
• Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
• Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
• Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
• Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
• Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
• Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
• Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
• Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
• Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
• Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
• Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
• KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
• Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
• Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
• Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
• Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil

TNI

• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
• Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
• Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
• Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
• Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
• Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
• Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
• Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
• Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
• Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
• PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
• Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
• Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
• Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
• Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
• Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
• Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
• 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
• Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
• TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
• Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
• Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
• Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
• Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas