New York (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat melalui "Deputy Assistance Secretary Department of State" Joe Yan mengatakan Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal.
"Posisi pemerintah AS adalah mengakui Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI dan mengharapkan agar implementasi penuh otonomi khusus dapat segera dilaksanakan," kata Dino, di New York, Kamis atau Jumat waktu waktu Indonesia.
Hal tersebut dikatakan saat acara jumpa pers bersama media Indonesia dengan Wapres Boediono yang juga dihadiri oleh Menlu Marty Natalalegawa, Kepala BKPM Gita Wirjawan, serta Ketua Unit Kerja bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto
Menurutnya, penegasan itu dilakukan mengingat pemerintah AS selalu mengikuti perkembangan terkait Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk laporan tentang tuduhan pelanggaran HAM di wilayah tersebut.
Penegasan serupa, katanya, juga dilakukan oleh Deputy Assistant Secretary of Defanse Robert Scher yang menyampaikan pentingnya hubungan RI-AS dengan menekankan Indonesia sebagai negara demokrasi terbsar ketiga telah melakukan reformasi bidang pertahanan dan profesionalisme militer.
Dubes mengatakan, AS menilai reformasi di tubuh TNI telah nyata sebagaimana direfleksikan pada fakta penyerahan kekuasaan dari militer kepada pemerintah sipil.
"Pemerintah AS yakin akan keseriusan pemerintah RImengubah organisasi TNI menjadi organisasi militer profesional. Dimasukkannya kurikulum HAM dalam pendidikan TNI merupakan bukti nyata upaya reformasi tersebut," katanya.
Penegasan pemerintah AS itu dilakukan terkait pada 22 September 2010 di Kongres ASberlangsung dengar pendapat mengenai Papua yang diprakarsai oleh Ketua Sub-Komite mengenai Asia, Pasifik dan Lingkungan Global Eni Faleomavaega dari Partai Demokrat.
Dalam dengar pendapat tersebut menghadirkan pejabat administrasi AS yang diwakili "Deputy Assistant Secretary East Asia Pacific Affairs dan Deputy Assistant Secretary of Defance for South East Asia Affairs".
Juga diikuti kalangan nonpemerintah yang diwakili oleh sejumlah LSM seperti "West Papua Action Network, Human Right Watch, serta The City University of New York".
Menurut dubes, dalam dengar pendapat tersebut para penentang otonomi khusus berusaha untuk menggugah simpati anggota kongres dengan menyampaikan pengalaman pribadi masing-masing terhadap perlakuan yang diklaim dari pemerintah dan aparat keamanan RI.
Kelompok tersebut berupaya untuk kembali mempertanyakan proses "Act of Free Choice" tahun 1969 yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi rakyat Papua.
"Mereka juga menyatakan bahwa proses pelaksanaan otonomi khusus gagal, sehingga perlu dilakukan dialog dengan melibatkan mediasi pihak ketiga," katanya.
Dubes Dino meyakinkan bahwa masalah Papua tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan AS mengingat masalah tersebut saat ini sudah tidak lagi menjadi isu sangat penting.
Sumber: ANTARA
Berita Terkait:
USA
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- TNI AL Dan Amerika Lakukan Latihan Bersama
- KSAD Kecewa Dengan Hasil Negosiasi Apache
- KSAD : TNI AD Akan Beli 20 Helikopter Black Hawk dari AS
- TNI AL Inginkan Tingkatkan Alih Teknologi Dengan AS
- Indonesia Dan AS Punya Kepentingan Yang Sama Dalam Sengketa Wilayah
- Komisi I : Kami Berharap Kemhan Dan TNI AD Kaji Pembelian Apache
- Kemhan Lanjutkan Pembelian Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Hercules Untuk Retrofit Di ARINC, LLC USA
- Diplomat AS : AS Harus Tingkatkan Hubungan Militer dengan Indonesia
- Lockheed Martin Dan PT CMI Teknologi Siap Memproduksi Radar Untuk Program NASRI
- AS Setujui Pengadaan 180 Unit Rudal Anti Tank Javelin Kepada Indonesia
- Dubes AS : Kami Senang Bisa Ikut Dalam Indo Defence 2012
- TNI AD Tunda Pengadaan Heli Apache Karena Terbentur Anggaran
- Dubes AS : Senat AS Dukung Heli Apache Dijual ke Indonesia
- Pengamat : Adakah 'Permainan' Di Balik Pengadaan Apache Indonesia
- Panglima TNI : TNI AD Masih Kaji Pembelian Helikopter Apache
- Ini Dia Harga Dan Spesifikasi Apache AH-64D Block III Longbow Untuk Indonesia
- Jubir Kemhan : Bila Harga Sesuai Kami Terima Tawaran Helikopter Apache
- Komisi I : Kita Berharap AS Tawarkan Helikopter Chinook
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
0 komentar:
Post a Comment