Operasi Militer Sudah Dilarang Diterapkan

illustrasi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Tjatur Sapto Edy mengaku kaget dengan pemaparan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia soal sedang diberlakukanya operasi militer di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. "Seharusnya sudah tidak ada pemberlakuan status operasi militer," ujarnya saat dihubungi TEMPO, Sabtu (4/9).

Tjatur menyesalkan adanya kembali penerapan semacam operasi militer di sebuah kawasan tertentu. Sebab, saat ini pendekatan semacam itu sudah tidak cocok dengan kondisi demokrasi. "Banyak pelanggaran HAm justru di daerah seperti itu," ujarnya.

Tjatur belum tahu banyak soal penerapan semacam operasi militer di daerah pegunungan papua tersebut. Seharusnya, kata dia, pendekatan yang dipakai bentuknya berupa pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. "Dua pendekatan itu yang cocok buat konflik," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkapkan adanya operasi militer yang digelar di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Latar belakang diberlakukannya operasi itu, kata Yoseph, dikarenakan adanya beberapa aksi protes warga terhadap bupatinya yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi.

Dalam rangkaian aksi itu, lanjut dia, ada insiden penyerangan pos polisi di puncak jaya, ditenggarai dibelakang peristiwa ini adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM), pimpinan Buliat Tabuni. Kemudian digeneralisir, bahwa semua pendemo adalah OPM yang harus ditangkap.

Setelah itu Bupati Puncak Jayawijaya, Lukas Enembe mengatakan semua pihak yang merongrong pemerintahannya disebut sebagai OPM. Karena itu, bupati mengundang batalayon 753 dari Nabire untuk melakukan operasi militer dengan dana pemda.

Selain batalyon itu, lanjut dia, Lukas juga mengundang brigade mobil dari Kelapa Dua dan Detasemen Khusus 88. Operasi ini dimulai sejak April dan hingga kini belum berakhir. berdasarkan kabar yang dihimpun Komisi nasional hak Asasi manusia ada sekitar 50 orang meninggal dalam pemberlakuan operasi ini.

Tjatur akan mengumpulkan data soal operasi ini dan akan mempelajarinya hingga menjadi jelas. Dia berharap agar semua pihak tidak melakukan aksi kekerasan dan supaya tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. "saya minta penjelasan nanti kepada pihak terkait soal ini,' ujarnya.


Sumber: TEMPO

Berita Terkait:

INDONESIA

• Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
• Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
• Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
• 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
• Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
• Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
• Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
• Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
• Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
• Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
• Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
• Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
• Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
• Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
• Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
• Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
• Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
• Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
• KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
• Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
• Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
• Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
• Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil

POLRI

• TNI Dan Polri Prioritaskan Alutsista Dalam Negeri
• BPPT Ciptakan Ciptakan Mobile Shooting Range Untuk Polri
• IPW Desak KPK Untuk Berani Ungkap Kasus Pengadaan Alutsista TNI Dan Polri
• Komisi I : Remunerasi Kemhan/TNI Bisa Tingkatkan Teknologi Alutsista
• Obama: AS Berkomitmen Mendukung Modernisasi Alutsista TNI dan Polri
• Presiden Mengajak TNI/POLRI Untuk Memikirkan Pengadaan Alutsista Diluar Yang Telah Disetujui
• Presiden SBY Perintahkan TNI & Polri Perbaiki Doktrin
• Bandara El Tari Kupang Diusulkan Pindah ke Sulamu Karena Terjadi Bentrok TNI AU Dan Polri
• Standar Prosedur Operasi Penanggulangan Teror TNI-Polisi Akan Disempurnakan
• Presiden : TNI Dan Polri Harus Bersatu Mencegah Aksi Teror dan Kekerasan
• Polri Diminta di Bawah Kemhan
• Presiden : Peremajaan Alutsista TNI-Polri Tuntas 2015
• Presiden Meminta TNI-POLRI Untuk Prioritaskan Alutsista Dalam Negeri
• Menristek Dan Polri Kerjasama Dalam Pengembangan Teknologi
• Panglima TNI : TNI-Polri Harus Kompak
• Anggaran Bakorkamla Naik Tiga Kali Lipat
• Menhan : Penanganan Teroris Tidak Harus Cuman Tembak - Tembakan
• Pasukan Polri Mengikuti Gelar Pengamanan KTT Asean
• SBY Gelar Rapat Keamanan Dadakan
• Kasal dan Kapolri Terima Wing Penerbang Kehormatan
• Rapelan Gaji PNS TNI/Polri Dibayar April
• Australia Sumbang 3 Kapal Patroli untuk Polri
• DPR: Kenaikan Gaji 2011 Kapan Cair?
• Lion Air Kerja Sama Angkut Polisi
• Detasemen Anti-Anarki Hingga Polsek